Share this:

*PRINSIP SAYA TIDAK ADA KABAR = KABAR BAIK BERLAKU DI PENDAFTARAN MEREK*

By Panglima JUARA

Di tengah lingkungan masyarakat terdapat banyak aturan maupun prinsip. Aturan dan prinsip ini dapat berupa aturan tak tertulis seperti norma dan etika, atau aturan tertulis seperti hukum dan undang-undang. Tujuannya perlu aturan agar tidak terdapat pertentangan (konflik) dalam interaksi antar sesama manusia di lingkungan masyarakat.

Nah ada satu aturan/prinsip tidak tertulis yang umumnya terkait saling memberi kabar, dimana kita akan lebih seneng untuk saling berkabar secepat mungkin baik via verbal maupun tertulis. Sama seperti ketika anak saya kemarin melakukan Study Immersion ke Melbourne selama hampir 2 minggu, yang kita tunggu adalah kabar beritanya baik melalui video call maupun chat di WA.

Tetapi ada pengecualian yang saya tidak ingin sering menerima kabar dalam prosesnya, hanya cukup hasil akhirnya. Apakah itu? *pendaftaran merek ke Kementrian Hukum dan HAM, sebagai seorang pengusaha salah satu langkah awal kita dalam memulai usaha adalah Menentukan Merek & Logo kemudian mendaftarkan ke Kemenkumham.

Nah disinilah saya gak ingin terlalu sering menerima kabar dari Kemenkumham, penginnya langsung dapat kabar hasil akhir yang membahagiakan yaitu *MEREK & LOGO DI SAHKAN TERDAFTAR sebagai HAK SAYA*, kenapa seperti itu karena PRINSIP SAYA TIDAK ADA KABAR = KABAR BAIK BERLAKU DI PENDAFTARAN MEREK maksud dari *prinsip saya ini adalah tidak ada kabar di sini harus diartikan tidak ada notifikasi resmi*. Karena prinsipnya, pada masa pemeriksaan umumnya DJKI hanya mengeluarkan notifikasi resmi jika ada “masalah” pada merek tersebut dan mengapa kita berkepentingan dengan merek :
1. *Merek merupakan bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. *Siang ini saya naik INNOVA ditemani sebotol AQUA menuju ke AYAM GEPREK JUARA YOGYAKARTA, untuk hadir kopdar komunitas TDA*. Sudah ada berapa merek yang saya sebutkan diatas???.
2. *Proses permohonan pendaftaran merek dari sejak Tanggal Penerimaan hingga Tanggal Pendaftaran memakan waktu sekitar 7 hingga 9 bulan*. Hal ini merupakan terobosan yang diatur dalam UU merek yang baru, UU no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun secara *aktualnya bisa aja lebih panjang dan tidak tentu karena pelayanan yang tidak tercapai Service Levelnya* sesuai amanat Undang Undang, untuk itu Dirjen Kekayaan Intelektual perlu berbenah keras. Saya dan pelaku usaha yang sudah mendaftarkan mereknya menunggu Kemenkumham melaksanakan amanat UU No. 20 secara tepat waktu.
3. Pendaftaran merek wajib menyetorkan *Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2.000.000/pendaftaran/Kelas Merek*, mau mereknya lulus sah terdaftar atau ditolak uang ini akan hangus. Bayangkan kerugian pengusaha kalau sudah daftar merek, terus udah buka banyak cabang, atau mungkin udah punya banyak mitra waralabanya, eh udah nunggu 2 tahunan ternyata mereknya di tolak daftar. Mesti ulang lagi dari awal, biaya branding, belum lagi kalau mitra menuntut kerugian. Apa iya kami pengusaha harus menunggu disahkan baru buka usaha?Kayaknya gak make sense kalau flownya gitu. Yang mungkin ya, proses daftarnya yang dijalankan sesuai amanat Undang Undang.
4. Kalau *sering sering dengar kabar dari pihak Kemenkumham juga bikin deg deg an* karena bisa jadi antara ada yg pihak ketiga yg keberatan, atau pemeriksa yg nolak. Makanya lebih baik gak terima kabar tapi terdaftar tiba tiba.

Nah kamu semua yang sekarang sudah berbisnis..apakah sudah mendaftarkan merek dan logo usaha kamu semua? Kalau belum segera daftar daripada nanti saling tuntut di Pengadilan karena prinsip pendaftaran merek adalah *Prinsip first to file* yang dianut dalam sistem perlindungan Merek di Indonesia membuat siapapun – baik perorangan maupun badan hukum – yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut.

Satu hal yang perlu dipahami adalah, pendaftaran Merek untuk memperoleh Hak Merek bukan berarti hanya ijin untuk menggunakan merek itu sendiri. Siapapun berhak memakai merek apapun – didaftar ataupun tidak – sepanjang tidak sama dengan merek terdaftar milik orang lain di kelas dan jenis barang/jasa yang sama. Dengan merek terdaftar, si pemilik merek punya hak melarang siapapun untuk menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar miliknya tadi, tentunya untuk kelas dan jenis barang/jasa yang sama.

SALAM JUARA

Share this: